Bupati Indramayu Lucky Hakim melantik Drs. Aan Hendrajana, M.Si. sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu
Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim melantik Drs. Aan Hendrajana, M.Si. sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu menggantikan Dr. Ahmad Syadali, M.Ed. Pelantikan berlangsung di Pendopo Indramayu, Senin malam (10/8/2026).
Aan Hendrajana dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.426/BKPSDM/2026. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lucky Hakim juga melantik 159 pejabat administrasi dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim mengatakan, pelantikan Pj. Sekda merupakan langkah strategis untuk memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
“Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah pada hari ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan sementara jabatan Sekretaris Daerah. Hal ini penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan baik, lancar, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Ia berharap Pj. Sekda yang baru dilantik mampu menjadi penggerak dalam menghadirkan sistem pemerintahan yang adaptif dan inovatif.
“Kepada Pj. Sekda, saya berharap Bapak dapat menjadi motor penggerak dalam membangun ekosistem pemerintahan yang tentu saja diharapkan bisa inovatif,” harapnya.
Bupati Lucky menegaskan, penataan jabatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuan utama dari seluruh penataan jabatan ini adalah bagaimana kita bisa mencapai optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat Indramayu. Setiap pejabat harus mampu memastikan tugas dan kewenangannya benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan,” tegasnya.
Khusus kepada para pejabat yang bertugas di sektor kesehatan, baik di Puskesmas maupun RSUD, beliau meminta agar mengedepankan kesabaran dan komunikasi yang baik ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Khusus di sektor kesehatan, saya minta agar menghadapi masyarakat dengan kesabaran yang tinggi. Ketika ada aturan yang mungkin membatasi kenyamanan pasien, jelaskan dengan baik dan humanis, sehingga masyarakat tetap merasa dilayani dan dihargai,” pesannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, berbagai langkah efisiensi dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Pada akhirnya, seluruh efisiensi dan kebijakan yang kita lakukan ini tujuannya satu, yaitu optimalisasi pelayanan publik. Jangan sampai efisiensi justru membuat pelayanan kepada masyarakat berkurang. Sebaliknya, kita harus semakin efektif, cepat, dan tepat dalam melayani masyarakat,” tegasnya. (Tar***)
