Indramayu – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Bank Indonesia menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026. Acara berlangsung di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indramayu, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan digelar untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting sekaligus membuka kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemkab Indramayu dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurut Bupati Lucky, berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Di antaranya penyelenggaraan gerakan pasar murah, operasi pasar bersubsidi (OPADI), serta mendorong masyarakat menanam cabai guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok.
Selain itu, Bupati Lucky Hakim juga menegaskan pentingnya percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan daerah.
Menurut Bupati Lucky, Pemkab Indramayu telah menerbitkan sejumlah kebijakan pendukung. Di antaranya peta jalan implementasi transaksi pemerintah daerah dan penggunaan layanan digital perbankan dalam transaksi keuangan di lingkungan perangkat daerah serta mitra kerja pemerintah.
“Sinergitas dan kolaborasi harus dilaksanakan lintas sektor, baik perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, pelaku usaha maupun seluruh pihak terkait,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah merupakan dua agenda strategis yang sangat penting dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan daya beli masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama di tengah meningkatnya tekanan harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang, cabai, dan beras. Target inflasi tahun 2026 ditetapkan pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen atau 2,5 persen plus minus 1 persen, sehingga diperlukan langkah bersama untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi pangan,” ujarnya.
Wihujeng juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi fenomena El Nino yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu.
Sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Barat, Indramayu dinilai perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas pasokan.
Di bidang digitalisasi, Bank Indonesia terus mendorong percepatan ETPD guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu Dudi Barmana memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Indramayu selama semester pertama tahun 2026.Menurutnya, IPH digunakan sebagai indikator untuk memantau perkembangan harga bahan pangan dan melihat pergerakan inflasi daerah.
“Berdasarkan hasil pemantauan, cabai merah menjadi salah satu komoditas yang paling memengaruhi perubahan IPH, bersama beras, daging, dan telur. Sepanjang semester pertama tahun 2026 terjadi fluktuasi harga pangan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan upaya pengendalian harga secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Melalui pelaksanaan HLM TPID & TP2DD Tahun 2026 ini, kolaborasi yang semakin solid diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan visi Indramayu REANG menuju masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (Tar***)
